Bengkulu, Wordcovrnews.com – Munculnya laporan mengenai dugaan kebocoran dokumen yang mengaitkan jaringan filantropi milik George Soros melalui Open Society Foundations (OSF) dengan aliran dana kepada sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia memunculkan berbagai tanggapan di ruang publik.
Dokumen yang beredar menarasikan adanya aliran dana dalam jumlah besar kepada sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Bahkan, dalam sejumlah narasi disebutkan angka hingga Rp28 triliun yang diduga digunakan untuk mendukung berbagai gerakan sosial dan politik. Dana tersebut diklaim diarahkan untuk memengaruhi situasi politik, membangun opini publik, hingga mendukung aktivis yang terlibat dalam aksi protes.
Beberapa organisasi seperti Yayasan Kurawal dan Center of Economic and Law Studies (Celios) turut disebut dalam narasi yang beredar sebagai penerima pendanaan dari jaringan filantropi tersebut. Namun, informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut masih menjadi perdebatan di ruang publik.
Di tengah berkembangnya isu tersebut, muncul kekhawatiran bahwa narasi mengenai pendanaan asing terhadap LSM dapat memicu kesalahpahaman publik dan berpotensi mendiskreditkan organisasi masyarakat sipil, termasuk WALHI yang selama ini aktif dalam isu lingkungan hidup.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyoroti sejumlah kritik yang disampaikan WALHI dan organisasi lain terkait isu lingkungan, mulai dari polusi udara di Jakarta hingga persoalan kerusakan hutan akibat pertambangan di sejumlah daerah, termasuk Bengkulu.
Fernando berharap kritik yang disampaikan organisasi lingkungan tetap berada dalam koridor pengawasan publik dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak luar.
“Jangan sampai WALHI dipakai oleh negara asing untuk menekan pemerintah Indonesia, apalagi selama ini ada kecenderungan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bersumber dari negara asing dipakai oleh negara pendonor untuk kepentingan negara tersebut,” kata Fernando Emas.
Meski demikian, Fernando menilai kritik dari WALHI dan organisasi lingkungan lainnya tetap perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam kebijakan energi, pengendalian pencemaran lingkungan, serta upaya penanganan krisis iklim.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan program pemerintah, terutama terkait transisi energi dan kebijakan lingkungan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Sementara itu, mantan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia, I Wayan Midhio, menilai sejumlah organisasi lokal memang dapat menerima dukungan pendanaan dari luar negeri yang berpotensi membawa kepentingan tertentu.
“Seperti kita tahu bahwa no free lunch, artinya ketika sudah didanai asing pasti kepentingan asing yang masuk. Contoh seperti WALHI yang banyak menerima sokongan dana dan selalu bawa agenda asing,” ujar Wayan.
Di Provinsi Bengkulu, WALHI dikenal aktif menyoroti berbagai persoalan lingkungan, mulai dari aktivitas pertambangan, pencemaran sungai, hingga perambahan hutan. WALHI Bengkulu juga mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang dapat memecah belah masyarakat maupun mengganggu upaya penyelamatan lingkungan.
